BG: Kerja Sama Indonesia-China Tidak Menguatkan Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG), menjelaskan kerja sama antara Indonesia dan China yang sempat menuai kritik terkait Natuna Utara. BG menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak akan merugikan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.

BG mengungkapkan hal ini pada Kamis (14 November 2024), di kantor Bea Cukai, Jakarta Timur. Ia menyatakan bahwa kesepakatan tersebut telah diatur dengan teliti berdasarkan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982.

Prinsip Kerja Sama:

• Prinsip-prinsip utama dalam kerja sama ini adalah saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, dan pembangunan konsensus sesuai dengan hukum masing-masing negara.

• Terobosan Presiden Prabowo: BG menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan ketegangan di Laut Natuna Utara dan menciptakan kestabilan kawasan.

Fokus Kerja Sama:

• Joint operation: Selain kerja sama ekonomi, terutama di bidang perikanan dan konservasi, titik berat kerja sama ini adalah dalam bidang keamanan melalui pembentukan joint operation antara Indonesia dan China.

Klarifikasi Terkait Pernyataan Bersama:

• Meskipun pernyataan bersama RI-China setelah pertemuan antara Prabowo dan Xi Jinping sempat menuai kritik, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menegaskan bahwa kerja sama maritim tersebut merupakan langkah perdamaian dan tidak sama sekali mengakui klaim ‘9-Dash Lines’ yang tidak memiliki dasar hukum internasional.

• Tak Berdampak pada Kedaulatan: Indonesia kembali menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak akan berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Dengan penjelasan ini, diharapkan kerja sama antara Indonesia dan China dapat terus berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak mengganggu kedaulatan negara.